Sistem JakOne Mobile Mengalami Gangguan, Anggota DPRD DKI Kenneth Dorong Renovasi Total Departemen TI Bank DKI

Duwansaja, JAKARTA Gubernur Provinsi Ibu Kota Jakarta, Pramono Anung Wibowo telah menghapus tugas Direktur Informasi Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono setelah adanya masalah pada sistem JakOne Mobile yang berlangsung mulai hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025.

Pramono Anung mengumumkan hal tersebut ketika melakukan pertemuan tertutup bersama Dewan Komisaris Bank DKI di Kantor Pemerintahan Provinsi Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025.

Pramono Anung juga dengan sigap akan mengajukan kasus itu kepada Bareskrim Mabes Polri supaya jalannya hukum terus berlanjut.

Merespons situasi itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyatakan penghargaannya atas sikap tegas yang ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait penanganan masalah Bank DKI. Tindakan ini dinilai dapat memperbaiki kembali tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Gubernur Mas Pram dengan membebas tugaskan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Setelah itu tidak cukup sampai di sana saja, juga harus bersih-bersih dengan merombak seluruh Jajaran Departemen Teknologi dan Operasionalnya. Dan untuk Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto harus bisa mencari calon penggantinya yang mampu dan cekatan, karena permasalahan terkait sistem perbankan ini sangat sensitif sekali," tegas Kenneth dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menilai, gangguan sistem Bank DKI yang berkepanjangan tersebut, mencerminkan lemahnya sistem core banking dan infrastruktur teknologi informasi (TI) dari Bank DKI. Padahal, Bank DKI baru saja meraih penghargaan sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2025, kategori Perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ajang '7th Top Digital Corporate Brand Award 2025'.

"Sistem teknologi yang diterapkan oleh Bank DKI sekarang dianggap sudah ketinggalan zaman, kurang skalabel serta belum dilengkapi dengan mekanisme pemulihan kerusakan yang handal. Jika infrastruktur TI mereka benar-benar baik, mengapa masih ada masalah yang berlangsung cukup lama, bahkan mencelakai para nasabah?" ungkap salah satu anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.

Menurut Kent, sektor perbankan sangat mengandalkan infrastruktur teknologi yang kompleks. Apabila terjadi kendala pada bagian-bagian ini—seperti kerusakan server, putusnya koneksi jaringan kabel, atau masalah di pusat data—itu semua dapat memicu kesalahan operasional yang berlangsung lama.

Sepertinya Bank DKI belum siap menangani gangguan besar, padahal mereka harus memiliki mekanisme pengelolaan risiko khusus untuk merancang strategi pemulihan dari bencana (disaster recovery) serta penyiapan keberlanjutan bisnis (business continuity planning/BPC). Lebih buruk lagi, insiden ini muncul saat banyak nasabah tengah melaksanakan mudik atau berlibur di hari raya Idul Fitri ketika jumlah transaksi cenderung meningkat secara signifikan. Seharusnya para profesional TI di Bank DKI dapat melakukan upaya ekstra guna memperkecil dampak persoalan ini dengan cepat,” tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII tersebut.

Kendala dalam pelayanan Bank DKI, sebut Kent, merupakan momen penting untuk dievaluasi oleh Bank DKI sehingga tidak sekadar mencari pengakuan saja, melainkan harus betul-betul mengembangkan sistem digital yang handal.

"Bank DKI perlu meningkatkan tingkat pertanggung jawaban mereka dengan lebih ketat, termasuk memeriksa ulang sistem TI-nya serta menyempurnakan metode komunikasi terhadap para pelanggan. Harus dihindari situasi dimana banyak nasabah Bank DKI beralih secara massal untuk mencairkan simpanan danannya dan pindah ke bank lain, karena hal tersebut dapat mencemarkan reputasi dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta beserta Bapak Gubernur Pramono Anung Wibowo. Pertanyalah apakah Kota Jakarta bisa bersaing secara internasional jika kapabilitas bank lokal belum sejajar?" tambahnya.

Di samping itu, Kent juga menuntut kewajiban dari Bank DKI mengenai masalah para pemegang rekening di Bank DKI yang melakukan pembayaran dengan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Saat proses pindaian kode QR tersebut dilakukan, transaksi tidak kunjung selesai. Meskipun demikikan saldo mereka sudah berkurang.

“Kemarin terjadi insiden dimana seorang nasabah Bank DKI mencoba menggunakan QRIS untuk pembayaran makanan di sebuah restoran namun gagal, padahal saldo mereka berkurang. Bank DKI perlu bertanggung jawab atas kejadian ini dan harus menyediakan saluran spesifik untuk menampung keluhan berkaitan serta buktu-bukti pendukungnya. Selain itu, saldo pengguna tersebut harus direfund guna memelihara nama baik dan integritas Bank DKI di hadapan publik,” ungkapnya.

Kent juga menekankan pada pentingnya Bank DKI melaksanakan perawatan sistem secara berkala agar setiap bagian dari sistem berfungsi optimal. Perawatan pencegahan ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah teknis di waktu mendatang.

"Jika kesalahan disebabkan karena sistem tak mampu mengelola jumlah transaksi besar, perlu dipikirkan peningkatan pada struktur teknologinya, misalnya dengan memperlebar batasan kapasitas server atau meningkatkan fitur keamanan serta fleksibilitas, sehingga gangguan tidak berulang lagi di kemudian hari. Kemudian amat vital juga untuk selalu menjalin komunikasi jujur antara pihak bank dan pengguna demi memastikan persoalan bisa terselesaikan secara efisien," demikian katanya.